Notification

×

Iklan

Iklan Ads aktif

Aksi Dipicu keputusan Bupati Sampang, Tolak PJ. Kades, Percepat Pilkades Banyuates

Rabu, 09 April 2025 | April 09, 2025 WIB Last Updated 2025-04-09T13:16:49Z

Potret Aksi Pilkades Banyuates Rabu, 9/04/25 Depan Kantor Kecamatan Banyuates

DerapHukumPos.com
-- Dua ribuan warga dari 20 desa di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, menggelar unjuk rasa di Kantor Kecamatan Banyuates. Mereka menuntut agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) segera dilaksanakan dan menolak pergantian Pejabat (Pj) Kepala Desa yang dinilai tidak sesuai prosedur Rabu, 9 April 2025.

Aksi demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Bupati Sampang, Slamet Junaidi, yang beberapa pekan sebelumnya mengganti Pj Kepala Desa di seluruh kecamatan, termasuk Banyuates. Warga menilai pergantian tersebut tidak sesuai aturan dan diduga melibatkan praktik jual beli jabatan. Mereka menuntut agar Pilkades segera digelar untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan desa. 

Selama aksi berlangsung, demonstran membakar ban bekas di depan kantor kecamatan, menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Situasi sempat memanas, namun aparat keamanan berhasil mengendalikan massa dan mencegah terjadinya bentrokan.
Sumber : Media JTV / Koordinator Aksi Hanafi, Dalam wawancara dengan awak Media 

Aliansi Barisan Banyuates Bersatu (ALIBATA), yang memimpin aksi tersebut, menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Menolak pergantian Pj Kepala Desa demi menjaga kondusivitas 17 desa di Kecamatan Banyuates.

2. Mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

3. Menuntut pelaksanaan Pilkades serentak pada 2025 sebagai wujud hak demokrasi warga.

Koordinator aksi, Hanafi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Ia juga mengkritik penundaan Pilkades yang dianggap merugikan masyarakat dan membuka peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa.
Sumber : salah satu tokoh masyarakat/ Suud ali dalam memberikan keterangan ke awak media sekaligus mendampingi Koordinator Aksi bapak Hanafi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sampang terkait tuntutan warga. Warga berharap pemerintah segera merespons aspirasi mereka untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Banyuates.

Iklan Romadhan



YouTube Widget

Aksi Tolak UU TNI Kota Malang Ricuh, Masa Bawa Bekal Bom Molotov



Polres Malang Ungkap Sindikat Pemerasan Bermodus LSM dan Wartawan,



BNPM Jatim Kawal Pembalakan Liar Pagar Laut Dan Kepemilikan SHM Pesisir Pantai Pulau Madura



Sihabur Romli Kades Karangduren, Ajak Anak Yatim Belanja & Game Zone Di Ramayana Malang



Silaturahmi Derap Hukum Pos || Perkuat Tantangan Era Digital



SMA Negeri 1 Lawang, Gunakan dana PSM dari wali murid untuk Sarana Prasarana, dan bantah Kepala Sekolah Bukti Dukung Dana Bos, Anggota Jurnalistik asal comot yang tidak benar



Pagar Laut Di Pamekasan, BNPM Dan Masyarakat Nelayan Pamekasan Siap Segel



Polresta Kota Batu Jawa Timur Berhasil Ungkap Perdagangan Anak



BNPM JATIM GELAR AKSI DAMAI BUNTUT MALPRAKTEK RS SOEWANDHIE SURABAYA

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update