| Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok |
DerapHukumPos.com, Malang - Dugaan praktik ijon proyek di Kabupaten Malang kembali mencuat, memunculkan tanda tanya besar tentang integritas sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyoroti indikasi kuat adanya permainan proyek yang melibatkan oknum berkepentingan, mulai dari monopoli terselubung hingga pengondisian rekanan sejak awal tahun anggaran.
Jual Nama, Jual Kedekatan: Siapa yang Bermain di Balik Layar?
Zulham mengungkap bahwa skema ijon proyek ini tidak dilakukan oleh orang sembarangan. Oknum-oknum tertentu disebut kerap menjual kedekatan dengan kepala daerah atau menggunakan nama instansi demi mengamankan keuntungan pribadi. Praktik ini diduga telah berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jaringan yang sistematis dan sulit ditembus.
“Sistem ini sudah berjalan lama. Ada pegawai yang dibuatkan CV atau PT, lalu perusahaan itu dipakai untuk memenangkan tender proyek. Kalau ditelusuri, ya pelakunya itu-itu saja,” ungkap Zulham dengan nada geram, Senin (24/3).
Lebih parahnya lagi, praktik ini juga melibatkan pemenang tender yang berasal dari lingkaran dalam pejabat Pemkab Malang. Data kependudukan digital disebut bisa menjadi kunci pembongkaran skandal ini. “Cukup dicek datanya, nanti akan kelihatan kalau CV ini ternyata milik saudaranya Pak Kabid, PT itu adiknya Bu Kabid, dan sebagainya. Ini bukan lagi sekadar dugaan, tapi pola yang bisa dibuktikan,” tambah Zulham.
Transparansi Pengadaan: Janji Kosong Pemkab Malang?
Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa seharusnya menjadi prinsip utama, tetapi kenyataannya, informasi soal pemenang proyek justru tertutup rapat. Masyarakat akhirnya hanya bisa bertanya-tanya, ke mana sebenarnya anggaran daerah mengalir?
“Hari ini, kita sama-sama tidak tahu siapa yang mendapatkan proyek ini atau itu. Pemkab harus berani mempublikasikan data pemenang tender secara rutin agar semua pihak bisa mengawasi,” tegas Zulham.
Ia juga mengingatkan agar Pemkab Malang tidak mengulangi kesalahan masa lalu, di mana keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mencoreng nama baik pemerintahan daerah. “Kita tidak ingin sejarah buruk itu terulang. Kalau dibiarkan, kita tinggal menunggu waktu sampai ada kasus besar yang kembali mencuat,” tandasnya.
Evaluasi atau Terjerumus Lagi?
Sorotan tajam terhadap praktik ijon proyek ini harusnya menjadi alarm bagi Pemkab Malang. Jika tidak ada tindakan konkret, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah akan semakin runtuh. Zulham menegaskan, tidak ada yang kebal hukum, dan semua yang bermain di zona abu-abu ini harus siap menghadapi konsekuensinya.
“Tidak ada ruang bagi praktik melawan hukum di republik ini. Jangan sampai kita menunggu skandal besar baru bergerak. Evaluasi harus dilakukan sekarang juga,” tutup Zulham dengan nada serius.
Dengan sederet indikasi yang telah disampaikan, apakah Pemkab Malang akan benar-benar bertindak? Ataukah ini hanya akan menjadi isu yang berlalu begitu saja, sementara praktik ijon proyek terus menggerogoti keuangan daerah? (Red)
.jpg)
