 |
| BNPM (Barisan Nasional Pemuda Madura) |
DerapHukumPos.com, Pamekasan – Keputusan Bupati Pamekasan yang baru saja dilantik pada (20/03) menimbulkan kegaduhan besar di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Stasiun. Dengan dalih menertibkan dugaan praktik prostitusi, pemerintah daerah justru melayangkan “surat sakti” yang berujung pada penutupan usaha rakyat kecil yang sejatinya hanya menjual kopi, jus, dan mie rebus.
Keputusan ini dinilai tidak adil dan sewenang-wenang. Tanpa bukti kuat dan tanpa memilah siapa yang benar-benar bersalah, seluruh pelaku UMKM terkena dampak. Bung Faisal, tokoh yang selama ini menjadi penasehat UMKM di Pamekasan, dengan tegas mengecam kebijakan tersebut.
“Pemerintah telah bertindak terlalu jauh. Satu pihak mungkin bersalah, tapi semua UMKM dijatuhi hukuman. Ini bukan kebijakan, ini kezaliman!” tegas Faisal.
Ironisnya, kebijakan ini muncul hanya beberapa hari setelah bupati terpilih disahkan, seolah menunjukkan wajah asli kepemimpinannya yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Tidak ada solusi yang ditawarkan, hanya sekadar penutupan usaha tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
Para pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari usaha kecil ini kini kehilangan sumber pendapatan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana seharusnya mereka bisa meraih penghasilan lebih baik untuk keluarga mereka.
"Bukannya membuka lapangan pekerjaan, Bupati malah menambah jumlah pengangguran! Janji-janji saat kampanye untuk mendukung UMKM ternyata hanya omong kosong!" tambah Faisal dengan geram.
Lebih parah lagi, keputusan ini disebut-sebut dipengaruhi oleh oknum tertentu yang mengadu domba UMKM Stasiun dengan kelompok ulama, meski organisasi yang disebut sudah tidak berlaku secara hukum. Manipulasi seperti ini hanya memperburuk keadaan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil.
 |
| BNPM saat sedang melakukan diskusi |
Ketua DPW BNPM Jawa Timur, Abah Yasin, turut angkat bicara dan mengecam keras kebijakan Pemkab Pamekasan yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
"Menutup UMKM tanpa solusi sama saja dengan membunuh perlahan para pedagang kecil. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung dan pemberi solusi, bukan sebagai algojo yang mencabut mata pencaharian rakyat tanpa ampun!" ujar Abah Yasin dengan nada tegas.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan kegagalan Pemkab Pamekasan dalam memahami realitas di lapangan. Seharusnya, kata Abah Yasin, pemerintah melakukan pembinaan jika memang ada masalah, bukan asal menutup tanpa memberikan jalan keluar.
"Ini bentuk arogansi kekuasaan! Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya sendiri karena kebijakan yang ngawur dan tanpa perasaan!" lanjutnya.
DPD BNPM Surabaya mendesak Bupati Pamekasan untuk segera mencabut kebijakan penutupan UMKM Stasiun dan membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha guna mencari solusi yang lebih bijak. Jika tidak, Umar Faruk menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung aksi masyarakat untuk menuntut keadilan.
"Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika pemerintah daerah tetap bersikeras, maka jangan salahkan rakyat jika mereka turun ke jalan untuk menuntut haknya!" pungkasnya.
Kini, masyarakat bertanya: Apakah ini kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam? Apakah ini cara seorang pemimpin yang disebut-sebut berasal dari golongan kyai?
Bupati Pamekasan wajib menjawab pertanyaan besar ini dan bertanggung jawab atas nasib para pelaku UMKM yang telah kehilangan mata pencaharian mereka. Jika tidak, maka jelas kebijakannya bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok tertentu!(Red)
.jpg)
