Ketua DPD BNPM (Barisan Nasional Pemuda Madura) Sidoarjo, Fauzan, secara tegas menyatakan kekecewaannya terhadap para wakil rakyat yang hingga kini belum bersikap atas kebijakan yang jelas-jelas merugikan masyarakat kecil.
"Jika sampai Lebaran masalah ini belum selesai, maka semakin jelas bahwa DPRD Pamekasan berada di pihak korporasi dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah dan para anggota dewan telah tunduk dan takut melawan korporasi, bukan memperjuangkan rakyat," tegas Fauzan.
Dalam aksi protesnya, para pelaku usaha UMKM menuntut agar perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memprioritaskan warga lokal dalam perekrutan tenaga kerja, baik di tingkat menengah maupun bawah. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPRD untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menambah angka pengangguran dengan kebijakan sepihak yang tidak jelas.
Fauzan menegaskan bahwa pemerintah dan legislatif harus segera merespons situasi ini sebelum kemarahan rakyat meluas menjadi aksi unjuk rasa besar-besaran.
"Saat ini masyarakat mulai berasumsi bahwa pemerintahan Pamekasan adalah yang terburuk. Jangan sampai kepercayaan rakyat semakin hilang hanya karena para pejabat lebih memilih diam daripada berpihak kepada pelaku usaha kecil," kata Fauzan.
Hingga kini, belum ada sikap tegas dari DPRD Pamekasan terkait permasalahan ini, seolah membiarkan UMKM stasiun dibiarkan mati perlahan akibat keputusan yang diduga hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Ada beberapa anggota dewan yang seakan-akan menutup mata atas nasib para pelaku usaha UMKM di Stasiun Pamekasan," pungkas Fauzan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Pamekasan masih belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.(Red)
.jpg)
