BNPM DPD Kabupaten Malang Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan di Sampang

M.Budyono (Wakil Ketua DPD Kabupaten Malang)

DerapHukumPos.com -- Sampang, Kasus pengeroyokan yang terjadi di Sampang diduga dipicu oleh perbedaan dukungan dalam Pemilihan Bupati 2024. Insiden ini melibatkan sejumlah orang yang menggunakan senjata tajam dan berujung salah satu orang korban meninggal dunia. Kejadian tersebut menuai kecaman dari BNPM (Barisan Nasional Pemuda Madura).

“Tindak kekerasan ini merupakan perilaku yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem demokrasi. Hal ini menegaskan bahwa Pilkada seharusnya menjadi wadah untuk berdialog dan mencapai kesepakatan dalam memilih pemimpin daerah, bukan sarana permusuhan. "Kekerasan, terlebih lagi yang melibatkan senjata tajam, mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi,” ujar M.Budyono alias Aldo selaku Wakil Ketua BNPM DPD Kabupaten Malang.

"Setiap pelanggaran hukum harus diproses secara tegas tanpa pengecualian. Semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun yang memberi perintah, harus segera ditangkap dan diproses sesuai hukum," ucapnya tegas pada Senin (18/11) Siang.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam emosi berlebihan saat mendukung calon. Pilkada seharusnya menjadi momen untuk memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi, bukan untuk memicu perselisihan. Pasangan calon dan tim sukses juga dapat bersaing secara sehat dan menjunjung tinggi etika dalam kampanye.

Pentingnya peran penegak hukum dalam hal ini Polres Sampang, Polda Jatim maupun TNI dalam menjaga ketertiban selama Pilkada 2024. Diharapkan agar kasus ini dapat diusut dengan cepat, tegas dan tuntas agar tidak terulang kembali.(samiun)